Re: [Oil&Gas]{Pipeline} Aturan Tentang Trenching Pipa Offshore

 

Jika ditelaah lebih lanjut ttg Permenhub No. 68, 2011 ini, Pada pasal 45: (1) Pembangunan pipa & kabel laut dilakukan dg cara pemendaman (2) Pemendaman sbgmana dimaksud pd ayat 1 dilakukan dg ketentuan sbb: a. penempatannya disisi terluar alur pelayaran b. alur pelayaran <20m, hrs dipendam 4m dibawah permukaan dasar laut c. alur pelayaran 20-40m, hrs dipendam 2m dibawah permukaan dasar laut d. alur pelayaran >40m, hrs dipendam 1m dibawah permukaan dasar laut (3) Pipa yg memotong alur pelayaran penempatannya tdk boleh pd tikungan alur pelayaran Ujung2nya permen ini menghendaki/mewajibkan semua pipa yg digelar dibawah laut baik yg berada persis dialur pelayaran (ayat 2b-d) atau tdk berada di alur pelayaran (ayat 1 & 2a) hrs dikubur....wew :D, Bagaimana dg kondisi crossing dg pipa/kabel existing, berarti harus di HDD smua....wew lagi... Bgmn dg kondisi tanah yg keras/rock, mau ndak mau hrs ditrenching dg alat yg lebih mahal..... Bagimana dg kondisi pipa yg sdh existing, apakah akan diberlakukan peraturan ini? mkn ini berlaku pd pipa2 yg akan dibangun stlah terbitnya peraturan ini Dalam hal penentuan lebar alur dsb dsb....berarti kta hrs rajin2 koordinasi dg pihak hubla yg berwenang Peraturan ini berujung high cost, dan cukup menyulitkan, tanpa diberi ruang pembelaan dg risk assessment/studi/penelitian lebih mendalam dilokasi yg spesifik yg dimaksud oleh permenhub ini Mungkin ada yg bisa bantu penjelasan lebih lanjut dari tmen2 yg masang baru2 ini sesuai permenhub diatas.... Salam, Karyo --- On Wed, 11/9/11, Hasanuddin <hasanuddin_inspector@yahoo.com> wrote: From: Hasanuddin <hasanuddin_inspector@yahoo.com> Subject: Re: [Oil&Gas]{Pipeline} Aturan Tentang Trenching Pipa Offshore To: Migas_Indonesia@yahoogroups.com Date: Wednesday, November 9, 2011, 1:52 PM   Menurut opini saya, semua jalur pipa YANG BERADA di alur pelayaran harus mengikuti ketentuan dari Hubla (Permenhub dalam hal ini), sedangkan untuk jalur pipa YANG TIDAK BERADA di alur pelayaran, ketentuan dari Ditjen Migas yang applicable. Sebenarnya, untuk menyiasati adanya potensi tumpang tindih seperti ini yang ujung-ujungnya berakibat terjadi cost impact, bisa dicantumkan dalam dokumen tender/kontrak bahwa: 1. Pelaksana pekerjaan harus mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku. 2. Apabila terjadi konflik diantara ketentuan regulasi/code/standar dan persyaratan2 lainnya, maka ketentuan yang paling strict yang akan dipakai sebagai referensi untuk diaplikasikan. Bukannya di awal semestinya sudah bisa diprediksi pada saat pipeline route study pak? Kalo dirasa akan ada grey area (misal case spt ini) kan bisa di re-route atau tetep ke route yang ada dengan mempertimbangkan cost / schedule impactnya. Temen2 dari PHE WMO (mas Kunadi, dll) silahkan dishare. Rasanya ybs saat ini sedang terlibat proyek yang agak mirip dengan case pak Indra. Rgds Hasanuddin PS/ Ini pak Indra yg di Pertagas kah? Sent from my handheld device From: Indro Pranowo <ipranowo@gmail.com> Sender: Migas_Indonesia@yahoogroups.com Date: Wed, 9 Nov 2011 13:41:44 +0700 To: <Migas_Indonesia@yahoogroups.com> ReplyTo: Migas_Indonesia@yahoogroups.com Subject: [Oil&Gas]{Pipeline} Aturan Tentang Trenching Pipa Offshore   DH, Mohon tanggapan mengenai trenching pipa offshore dikaitkan dengan   I.              Peraturan Menteri Perhubungan Nomor        : PM 68 Tahun 2011 Tentang       : Alur Pelayaran di Laut   Pasal 25 ayat 2 b. Alur-pe1ayaran dengan kedalaman laut kurang dari 20 (dua puluh) meter kabel laut dan pipa bawah laut harus dipendam 4 (empat) meter di bawah permukaan dasar laut (natural seabed);   Definisi : Alur-Pelayaran di Laut adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.   Dibandingkan dengan   II.                Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor        : 300.K/38/M.PE/1997 Tentang       : Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak Dan Gas Bumi   Pasal 13 : Pipa Penyalur yang digelar di laut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a.       Dalam hal kedalaman dasar laut kurang dari 13 meter maka pipa harus ditanam sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di bawah dasar laut (sea bed), serta dilengkapi dengan sistem pemberat agar pipa tidak tergeser atau b.      Dalam hal kedalaman dasar laut 13 meter atau lebih maka pipa dapat diletakkan di dasar laut, serta dilengkapi dengan sistem pemberat agar pipa tidak tergeser atau berpindah.     Mohon ditanggapi :   1.      Apakah ada revisi terhadap Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor         : 300.K/38/M.PE/1997 Tentang: Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak Dan Gas Bumi 2.      Peraturan mana yang harus didahulukan (mengingat dua lembaga diatas mengeluarkan ijin untuk pipa offshore) 3.      Dan mohon tanggpan lain yg membangun.  Trims   Salam, Indro Pranowo

__._,_.___

Reply to sender | Reply to group | Reply via web post | Start a New Topic

Messages in this topic (3)

Recent Activity:

• New Members 13

Visit Your Group

--------------------------------------------------------------
Portal Industri : http://www.migas-indonesia.com
No E-mail (Web) : Migas_Indonesia-nomail@yahoogroups.com
Daily Digest    : Migas_Indonesia-digest@yahoogroups.com
Individual Mail : Migas_Indonesia-normal@yahoogroups.com
Administrator   : Migas_Indonesia-owner@yahoogroups.com
Mirror : http://groups.google.com/group/Migas-Indonesia-Google
Untuk pergantian alamat email dan pengiriman attachment
silahkan hubungi webmaster(at)migas-indonesia.com
HAPUS BAGIAN EMAIL YANG TIDAK DIPERLUKAN SEWAKTU REPLY
PENGIRIMAN ATTACHMENT KE MILIS HARUS MELEWATI ADMINISTRATOR
--------------------------------------------------------------

MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use

.

__,_._,___