RSS Feed (xml)
JAKARTA - Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) akan menuntaskan pemberian insentif untuk sejumlah sektor meliputi pemberian tax holiday atau pembebasan pajak dan tax allowance atau pengurangan pajak. Dua insentif tersebut ditargetkan tuntas pada tahun ini agar bisa segera menyedot investasi.
Director of Investment Deregulation BKPM indra Darmawan mengatakan target keluarnya aturan baru mengenai pemberian tax holiday tidak berubah. "Target kami tetap Agustus nanti," katanya, Rabu (22/6).
Diuraikan, sektor yang masuk dalam pembahasan pemberian tax holiday sebagian sudah ditentukan. Kata dia, sektor yang akan mendapatkan pembebasan pajak antara lain industri logam dasar, kilang minyak, dan gasifikasi batu-bara. Sedangkan untuk sektor energi terbarukan atau renewable masih diperdebatkan.
"Dengan demikian, untuk renewable masih belum ada keputusan. Di antaranya energi yang memanfaatkan tenaga surya dan tenaga air," urainya.
Menurut dia, pemberian tax holiday cenderung selektif. Sebab, insentif tersebut hanya diberikan pada sektor strategis dan pionir. Dikatakan, kandidat yang berpeluang memanfaatkan insentif tersebut seperti pembangunan kilang minyak. Apalagi, nilai investasi untuk pembangunan kilang terbilang besar, sehingga insentif sangat dibutuhkan.
Sedangkan ketentuan pemberian tax allowance masih belum diketahui targetnya. Kendati demikian, revisi mengenai PP 62/2008 tersebut sudah tahap finalisasi. "Minggu lalu sudah diadakan pembahasan di tingkat eselon I tentang sektor-sektor yang layak dapat fasilitas pengurangan pajak. Kita konfirmasi pada kementerian pengusul sebelum difinalkan," ucap dia.
Diuraikan, feedback yang diperoleh sektor geothermal yang diupayakan agar mendapat tax allowance. Selain itu, penguatan peran PP tersebut terhadap program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang memunculkan usul agar memasukkan bidang infrastruktur.
"Nah yang sudah ada di PP, infrastruktur di bidang trans-shipment port. Kita sedang minta lagi usulan-usulan. Kita juga minta usul dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait energi terbarukan. Prosesnya akan difinalkan ke menteri perekonomian lalu cek ke kementerian lainnya. Kemudian rakor terbatas tingkat menteri," urainya.
Director of Investment Deregulation BKPM indra Darmawan mengatakan target keluarnya aturan baru mengenai pemberian tax holiday tidak berubah. "Target kami tetap Agustus nanti," katanya, Rabu (22/6).
Diuraikan, sektor yang masuk dalam pembahasan pemberian tax holiday sebagian sudah ditentukan. Kata dia, sektor yang akan mendapatkan pembebasan pajak antara lain industri logam dasar, kilang minyak, dan gasifikasi batu-bara. Sedangkan untuk sektor energi terbarukan atau renewable masih diperdebatkan.
"Dengan demikian, untuk renewable masih belum ada keputusan. Di antaranya energi yang memanfaatkan tenaga surya dan tenaga air," urainya.
Menurut dia, pemberian tax holiday cenderung selektif. Sebab, insentif tersebut hanya diberikan pada sektor strategis dan pionir. Dikatakan, kandidat yang berpeluang memanfaatkan insentif tersebut seperti pembangunan kilang minyak. Apalagi, nilai investasi untuk pembangunan kilang terbilang besar, sehingga insentif sangat dibutuhkan.
Sedangkan ketentuan pemberian tax allowance masih belum diketahui targetnya. Kendati demikian, revisi mengenai PP 62/2008 tersebut sudah tahap finalisasi. "Minggu lalu sudah diadakan pembahasan di tingkat eselon I tentang sektor-sektor yang layak dapat fasilitas pengurangan pajak. Kita konfirmasi pada kementerian pengusul sebelum difinalkan," ucap dia.
Diuraikan, feedback yang diperoleh sektor geothermal yang diupayakan agar mendapat tax allowance. Selain itu, penguatan peran PP tersebut terhadap program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang memunculkan usul agar memasukkan bidang infrastruktur.
"Nah yang sudah ada di PP, infrastruktur di bidang trans-shipment port. Kita sedang minta lagi usulan-usulan. Kita juga minta usul dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait energi terbarukan. Prosesnya akan difinalkan ke menteri perekonomian lalu cek ke kementerian lainnya. Kemudian rakor terbatas tingkat menteri," urainya.
__._,_.___
--------------------------------------------------------------
Portal Industri : http://www.migas-indonesia.com
No E-mail (Web) : Migas_Indonesia-nomail@yahoogroups.com
Daily Digest : Migas_Indonesia-digest@yahoogroups.com
Individual Mail : Migas_Indonesia-normal@yahoogroups.com
Administrator : Migas_Indonesia-owner@yahoogroups.com
Mirror : http://groups.google.com/group/Migas-Indonesia-Google
Untuk pergantian alamat email dan pengiriman attachment
silahkan hubungi webmaster(at)migas-indonesia.com
HAPUS BAGIAN EMAIL YANG TIDAK DIPERLUKAN SEWAKTU REPLY
PENGIRIMAN ATTACHMENT KE MILIS HARUS MELEWATI ADMINISTRATOR
--------------------------------------------------------------
Portal Industri : http://www.migas-indonesia.com
No E-mail (Web) : Migas_Indonesia-nomail@yahoogroups.com
Daily Digest : Migas_Indonesia-digest@yahoogroups.com
Individual Mail : Migas_Indonesia-normal@yahoogroups.com
Administrator : Migas_Indonesia-owner@yahoogroups.com
Mirror : http://groups.google.com/group/Migas-Indonesia-Google
Untuk pergantian alamat email dan pengiriman attachment
silahkan hubungi webmaster(at)migas-indonesia.com
HAPUS BAGIAN EMAIL YANG TIDAK DIPERLUKAN SEWAKTU REPLY
PENGIRIMAN ATTACHMENT KE MILIS HARUS MELEWATI ADMINISTRATOR
--------------------------------------------------------------
.
__,_._,___
No comments:
Post a Comment